Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi menyepakati lima prioritas: konektivitas, layanan dasar, ketahanan pangan, ekonomi kreatif berbasis budaya, dan tata kelola pemerintahan.
- Konektivitas antarkabupaten.
- Pendidikan dan kesehatan dasar.
- Ketahanan pangan lokal.
- Ekonomi kreatif berbasis budaya.
- Tata kelola pemerintahan yang transparan.
